Ini Daftar UMR Terbesar di Indonesia Tahun 2023, Hampir 5 Juta!

Seperti yang diketahui, terdapat beberapa jenis upah standar yang berlaku di Indonesia, UMR adalah salah satunya. Penetapan UMR (Upah Minimum Regional) dilakukan dengan tujuan agar perusahaan tidak semena-mena saat menggaji pekerjanya. Saat menyusun regulasi UMR Indonesia, pemerintah akan mempertimbangkan beberapa hal seperti harga pangan daerah, gaya hidup standar, dan sebagainya. Selengkapnya tentang apa itu UMR dan UMR terbesar di Indonesia akan Qoala bahas di bawah ini.

Apa Itu UMR?

Di Indonesia mengenal istilah dengan nama Upah Minimum Regional (UMR). Apa itu UMR? Inilah nilai upah yang harus dipenuhi setiap perusahaan agar karyawan dapat hidup layak di wilayah tersebut. Upah minimum UMR ini adalah merupakan standar upah paling rendah yang wajib digunakan oleh pengusaha dalam pembayaran gaji pekerja atau karyawan di perusahaan.

Perlu diketahui kalau upah minimum tiap daerah ini tidak sama. Karena setiap daerah di Indonesia memiliki standar UMP yang berbeda-beda tergantung kebijakannya. Jadinya sebuah hal yang umum jika terdapat perbedaan UMP pada setiap provinsi di Indonesia. Kemudian November 2021 lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah mengeluarkan Surat Edaran No B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum 2022.

Surat edaran ini membahas tentang kenaikan upah 2022 dan memerintahkan semua gubernur di Indonesia untuk menetapkan upah minimum provinsi atau UMP menyesuaikan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Seperti misalnya berapa gaji pokok sesuai UMR Per tanggal 1 Januari 2022? Disebutkan kalau upah minimum di DKI Jakarta adalah sebesar Rp4.641.854, DI Yogyakarta Rp1.840.915, di Kalimantan Timur Rp3.014.497.

Setiap daerah memiliki nilai yang berbeda karena dipengaruhi oleh standar hidup layak yang berbeda. Mengingat biaya hidup pada tiap daerah juga berbeda-beda. UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam pengupahan buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para pekerja mendapatkan upah sebagai penghasilan yang layak.

Bagaimana penghitungan standar penghasilan yang layak? Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan No 78 Tahun 2015 Pasal 4 menyebutkan bahwa penghasilan layak adalah jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga secara wajar.

UMR yang ditetapkan kepala daerah terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Berdasarkan PP Pengupahan, UMK harus lebih besar dari UMP dan upah minimum ini hanya berlaku bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Upah minimum sendiri tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Masing-masing daerah mempunyai standar upah minimum yang berbeda-beda. Contohnya saja upah minimum yang ada di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan upah minimum yang berlaku di Jawa Tengah, atau upah minimum yang berlaku di Karawang lebih besar dibandingkan dengan upah minimum yang berlaku di Surabaya. Itu artinya di setiap wilayah berlaku UMR atau Upah Minimum Regional.

UMR sendiri terdiri dari gaji pokok yang mencakup tunjangan tetap dan biasanya ditetapkan oleh menteri selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya gaji. Sedangkan UMR ditinjau selambat-lambatnya 2 tahun sekali. UMR tingkat 1 dan UMR tingkat 2 ditetapkan berdasarkan pertimbangan di bawah ini:

1. Kebutuhan pekerja
2. IHK atau Indeks Harga Konsumen
3. Kemampuan dan perkembangan perusahaan
4. Upah atau gaji pada umumnya yang sudah berlaku di wilayah tertentu dan antar daerah
5. Kondisi pasar kerja
6. Tingkat perkembangan perekonomian dan juga pendapatan per kapita

Masih mengacu pada Permenaker No. 1 Tahun 1999, penetapan UMR tingkat 1 dan UMR tingkat 2 dilakukan melalui sebuah proses usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah. Dalam merumuskan usulan tersebut, komisi yang satu ini bisa berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan juga serikat pekerja yang ada di daerah.

Usulan yang sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja sudah memperoleh persetujuan dari gubernur. Jika gubernur menolak untuk memberikan rekomendasi, maka usulan tersebut akan dikembalikan kepada komisi untuk dikaji dan diusulkan kembali nantinya. Terakhir yaitu menteri akan menetapkan UMR setelah mendengar saran dan juga pertimbangan dari Dewan Penelitian Pengupahan Nasional. UMR tingkat 1 dan UMR tingkat 2 yang ditetapkan menteri bisa saja berbeda dari usulan yang diberikan oleh daerah.

Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan UMR yang perlu kamu pahami:

1. UMR Bukan Gaji Pokok

Biasanya, orang-orang akan berpikir bahwa UMR nilainya sama dengan nilai gaji pokok. Tapi faktanya, keduanya adalah hal yang berbeda. Jadi, UMR adalah upah atau gaji yang sudah berisi gaji pokok dan tunjangan lain yang sudah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Sedangkan gaji pokok adalah nilai dari gaji utama saja. Gaji atau upah pokok merupakan gaji yang nilainya ditetapkan sesuai dengan peraturan dan juga kebijakan dari perusahaan. Upah pokok juga memiliki jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan UMR. Sebab, di dalamnya belum termasuk nilai tunjangan dan lainnya. Maka dari itu, kamu harus paham perbedaan keduanya.

2. Penetapan UMR

Penetapan nilai UMR biasanya akan ditetapkan berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah atau DPD. Dewan tersebut mempunyai tim survei yang bertugas untuk turun ke lapangan guna melakukan sebuah survei untuk mencari tahu harga-harga beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh para pegawai, buruh, dan juga karyawan. Survei yang dilakukan di sejumlah wilayah kota ataupun provinsi menjadi perwakilan pengolahan data Kebutuhan Hidup Layak atau KHL individu yang belum menikah atau memiliki keluarga di tiap provinsi. Kemudian dari hasil KHL, DPD akan mengusulkan upah minimum provinsi atau yang sekarang dikenal sebagai UMR. Lalu usulan tersebut diajukan kepada gubernur untuk kemudian disahkan.

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Istilah UMP dan UMK adalah turunan dari istilah UMR. Hal ini dikarenakan adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pada dasarnya sebelum istilah UMP dan UMK dikenal luas, semua penyebutan upah menggunakan istilah UMR, baik untuk Tingkat I dan Tingkat II. Lalu apa yang menjadi perbedaannya? Perlu diketahui, bahwa penetapan UMR Tingkat I atau UMP dilakukan oleh gubernur. Sementara UMR Tingkat II atau UMK dilakukan oleh gubernur yang diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Lalu, apa yang terjadi jika suatu kabupaten atau kota belum bisa menetapkan angka UMK? Jika hal ini terjadi, maka gubernur akan menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten atau kota tersebut. Penghitungan UMP dilakukan dengan menggunakan formula tertentu yang melibatkan perhitungan inflasi year of year dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun yang sedang berjalan. Sementara UMK dihitung oleh dewan pengupahan kabupaten atau kota yang kemudian akan diberikan kepada bupati atau walikota untuk diusulkan kepada gubernur provinsi setempat.

Selain istilah UMR, UMK, dan UMP, ternyata masih ada dua istilah penetapan upah yang perlu diketahui, yaitu Upah Minimum Sektoral Provinsi atau disingkat UMSP dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau disingkat menjadi UMSK. Istilah UMS berlaku secara sektoral di mana setiap sektor akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Selain itu angka upah dari UMSP tidak boleh rendah dari angka UMP, dan angka UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Namun, sejak adanya PP 36 tahun 2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, maka penetapan upah minimum berdasarkan sektor tidak lagi digunakan. Meski begitu, UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 masih berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut lebih tinggi. Pengusaha pun dilarang menurunkan upah menjadi sebesar UMP atau UMK. Sementara itu, pemerintah tidak akan menetapkan UMS baru karena sudah tidak lagi diatur dalam UU Cipta Kerja.

Pada dasarnya, penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya membuat kamu paham perbedaan gaji pokok dengan UMK dan UMP. Di mana, gaji pokok merupakan kewajiban perusahaan untuk diberikan kepada pekerja berdasarkan beban dan jenis pekerjaan. Sedangkan UMK dan UMP adalah standar angka gaji terkecil berupa upah pokok maupun gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Pertanyaannya, apakah upah pokok harus sama dengan UMK dan UMP? Jawabannya tergantung dengan perbandingan besarannya. Baik UMK dan UMP nilainya boleh sama dengan upah pokok, namun juga boleh kurang. Dengan catatan, adanya tunjangan tetap sehingga menambah nilai upahnya. Untuk contoh mudahnya seperti berikut.

UMK dan UMP di kota XYZ sebesar Rp3.000.000. Di mana, Udi, Ahmat, Iko, dan Vio bekerja di kota Z dengan besaran berbeda-beda yang rinciannya seperti:

• Udi dengan gaji pokok Rp3.000.000 dan tidak ada tunjangan tetap.
• Ahmat dengan gaji pokok Rp2.700.000 dan tunjangan tetap transportasi sebesar Rp300.000.
• Iko dengan gaji pokok Rp2.700.000 dan tunjangan tetap makan siang sebesar Rp250.000 serta tunjangan tetap sebesar Rp50.000.
• Vio dengan gaji pokok Rp2.700.000 dan tunjangan tidak tetap kinerja Rp300.000 tanpa tunjangan tetap.

Hal ini berarti upah Udi sudah sesuai ketentuan UMK karena dari jumlah gaji pokok saja sudah memiliki nilai mencapai angka minimum. Lalu, Ahmat dan Iko juga memiliki hal yang sama walaupun angka gaji pokok berada di bawah UMK, namun adanya tunjangan tetap dengan nilai minimum sudah tercapai. Begitu juga dengan Vio dengan gaji pokoknya yang belum menyentuh angka UMK.

Oleh karena itu, besaran dari gaji pokok dan UMK dapat menjadi acuan kamu ketika menginginkan gaji saat proses wawancara. Selain itu, pengalaman dan skill juga menjadi nilai lebih yang membuat besaran gaji melebihi upah standar. Perusahaan juga tidak akan segan menggaji kamu besar karena kemampuan yang dimiliki dianggap mampu membantu perusahaan mencapai target.

Faktor Pertimbangan dari Penetapan Upah Minimum

Ketenagakerjaan menurut undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia ditentukan berdasarkan kesepakatan administrasi, kontrak kerja atau menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan kenaikan upah tenaga kerja dilakukan melalui peninjauan dan penyesuaian secara berkala terhadap struktur dan lingkup pengupahan, dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan keterampilan perusahaan.

Kebijakan penggajian sendiri mengacu pada struktur dan skala gaji yang berlaku di perusahaan, yaitu kisaran gaji dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk kelompok jabatan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi besarnya pertumbuhan upah tenaga kerja.

1. Regulasi pemerintah

Setiap tahun pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja untuk memastikan upah memungkinkan kehidupan yang layak. Upah minimum adalah upah terendah bagi pegawai pada jabatan terendah dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Dengan kenaikan upah minimum, perusahaan harus menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional. Persentase kenaikan upah dapat mengikuti kenaikan upah minimum atau ditetapkan berbeda, selama upah terendah tidak boleh di bawah upah minimum.

2. Kemampuan perusahaan

Skala bisnis dan kondisi finansial perusahaan memengaruhi kemampuan dalam membayar gaji tenaga kerja. Seperti pada masa pandemi, ketika banyak perusahaan terdampak wabah COVID-19, banyak industri merumahkan tenaga kerja karena tidak sanggup membayar upah, apalagi menaikkan upah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 asimetris, dengan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap perusahaan. Sektor usaha yang terdampak positif, seperti industri farmasi dan kesehatan, atau yang tidak terpengaruh wabah wajib mengikuti kenaikan UMP sebesar 3,27%. Sedangkan sektor yang terdampak negatif pandemi tidak wajib menaikkan upah minimum.

3. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan hidup layak (KHL) adalah standar kebutuhan hidup seorang pekerja lajang untuk hidup layak secara fisik dalam satu bulan. KHL diperoleh dari hasil survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional dan ditinjau setiap lima tahun.

Menteri Ketenagakerjaan kemudian menetapkan KHL sebagai salah satu pertimbangan untuk kenaikan upah minimum. KHL 2020 memiliki 64 komponen yang dikelompokkan dalam 7 jenis kebutuhan, yaitu makanan dan minuman; sandang; perumahan; pendidikan; kesehatan; transportasi; serta rekreasi, tabungan, dan jaminan sosial.

KHL menghitung kuantitas kebutuhan layak per bulan, misalnya kategori makanan dan minuman, dibutuhkan beras 10 kg, daging 0,75 kg, ikan segar 1,2 kg, telur ayam 1 kg, sayuran 7,5 kg, buah 4,5 kg, dan seterusnya.

4. Kompensasi rata-rata

Upah rata-rata di pasaran adalah upah yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan untuk jenis pekerjaan yang sama dan golongan jabatan sama. Umumnya, perusahaan menggunakan upah rata-rata untuk menetapkan kisaran gaji yang ditawarkan kepada tenaga kerja.

Jika terjadi kenaikan upah di pasaran, misalnya karena ketersediaan tenaga kerja untuk jenis pekerjaan tersebut semakin terbatas, maka perusahaan dapat memberikan kenaikan upah tenaga kerja. Ini dapat mencegah tenaga kerja pindah ke perusahaan lain yang memiliki upah lebih tinggi.

5. Jabatan dan tanggung jawab

Struktur dan skala upah di perusahaan menggambarkan jenjang upah, dengan semakin tingginya golongan jabatan, maka semakin besar kompensasi yang diterima. Ini merupakan wujud sistem pengupahan yang adil, saat pekerjaan dengan tanggung jawab lebih besar mendapatkan imbalan yang juga lebih besar.

Apabila terjadi perubahan peran atau penambahan tugas dan tanggung jawab, maka pihak perusahaan biasanya akan menawarkan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan tanggung jawab baru. Karena itu, promosi jabatan selalu diikuti dengan kenaikan gaji.

6. Peran serikat pekerja

Serikat pekerja dan pengusaha dapat mengadakan perjanjian kerja bersama (PKB) yang mengatur masalah pengupahan. Selain itu, melalui dialog, serikat pekerja juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan tempat mereka bekerja untuk meminta kenaikan upah. Itu yang terjadi pada saat pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum 2021, ketika beberapa serikat buruh di perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19 melakukan dialog dengan perwakilan perusahaan agar tetap menaikkan upah minimum sendiri.

7. Masa kerja

Sebagian besar perusahaan mempertimbangkan masa kerja tenaga kerja sebagai dasar untuk memberikan penyesuaian atau kenaikan gaji. Tenaga kerja dengan masa kerja yang lebih banyak berpeluang mendapat kenaikan gaji dibanding tenaga kerja yang baru bekerja setahun. Masa kerja menggambarkan kontribusi dan loyalitas tenaga kerja terhadap perusahaan. Kenaikan gaji diberikan sebagai bentuk penghargaan perusahaan terhadap tenaga kerja.

Daftar UMR Terbesar di Indonesia 2023

Sejumlah Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Adapun penghitungan UMP kali ini menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022.

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 diumumkan pada 28 November 2022. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) diumumkan 7 Desember 2022. Di tingkat provinsi, berikut ini daftar daerah dengan UMR tertinggi di Indonesia tahun 2022.

1. DKI Jakarta

DKI Jakarta memiliki UMR sebesar Rp4.453.935 pada 2022 ini. Awalnya, UMR Jakarta mengalami kenaikan yang tipis sebesar Rp37.749 atau 0.854% dibandingkan pada tahun 2021. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMR menjadi 5,1% atau sebanyak Rp225.000. Jadi, UMR DKI Jakarta naik lagi menjadi Rp4.641.854.

Sayangnya, keputusan kenaikan 5,1% itu akhirnya harus dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akhirnya UMR DKI Jakarta yang ditetapkan adalah sebesar Rp4.573.845 Jadi, tidak ada lagi kenaikan sekitar Rp225.000 seperti sebelumnya.

2. Papua

Di urutan kedua UMR tertinggi di Indonesia pada tingkat provinsi adalah Papua. Saat ini, besaran UMR Papua adalah yang tertinggi di Kawasan Maluku-Papua, yaitu sebesar Rp3.561.932. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,28% atau Rp45.232 bila dibandingkan dengan tahun 2021.

3. Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara menduduki peringkat ketika UMR tertinggi di Indonesia. Pada 2022 ini, UMK Manado mengalami kenaikan sebesar Rp17.224,06, menjadi Rp3.394.486.

4. Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah menetapkan UMP 2022 naik sebesar 1,08% atau Rp34.859, menjadi Rp3.264.881.

5. Papua Barat

Di posisi kelima UMR tertinggi di Indoneisa pada tingkat provinsi adalah Papua Barat. UMR Papua Barat pada 2022 ini adalah sebesar Rp3.200.000. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 2,08% bila dibandingkan tahun 2021 lalu.

Jika tadi adalah daftar daerah dengan UMR tertinggi di Indonesia pada tingkat provinsi, bagaimana dengan tingkat kabupaten/kota? Untuk UMR paling tinggi tingkat kabupaten/kota pada 2022, dipegang oleh Kota Bekasi. Hal ini ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep/732-Kesra/2021 tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Berdasarkan keputusan tersebut, UMK Kota Bekasi diketahui sebesar Rp4.816.921. Besaran UMK ini lebih tinggi bila dibandingkan Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta.

Selain itu, berikut ini terdapat upah minimum yang diharapkan berlaku mulai 1 Januari 2023. Ini daftar lengkap UMP 2023 di 31 Provinsi dan persentase kenaikannya:

Pertanyaan Seputar UMR Terbesar di Indonesia

Beberapa pertanyaan berikut kerap muncul di benakmu, bukan? Tak perlu khawatir, berikut terdapat pertanyaan disertai jawaban yang cukup lengkap dan detail.

1. Mengapa UMR di Setiap Daerah Berbeda?

Setelah mengetahui daerah mana dengan UMR tertinggi di Indonesia, kamu mungkin penasaran, mengapa UMR di setiap daerah berbeda? Jawabannya telah diungkapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 20. Aturan tersebut menjelaskan alasan besaran UMR setiap daerah berbeda-beda. Salah satu alasannya adalah karena dalam menentukan UMR, pihak DPD ini mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai perusahaan. Selain itu juga mengumpulkan informasi mengenai:

• Jumlah perusahaan dan tenaga kerja.
• Devisa dan nilai tambah yang dihasilkan.
• Kemampuan dari perusahaan.
• Asosiasi perusahaan.
• Serikat pekerja masing-masing daerah.

Berbagai informasi tersebut jadi pertimbangan dalam menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja beserta keluarganya. Selain itu, ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hingga meningkatkan daya beli dari masyarakat. Di sisi lain, besaran UMR pun perlu dipertimbangan agar tidak terlalu memberatkan pihak perusahaan. Sebab, bagaimana pun perusahaan berusaha melakukan efisiensi biaya, sehingga bisa memaksimalkan laba atau pendapatan.

2. Bagaimana Besaran UMR dalam Gaji Karyawan?

Menurut PP Pengupahan No 78 Tahun 2015 Pasal 41, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:

1. Upah pokok tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat dan jenis pekerjaan. Umumnya besaran upah pokok ditetapkan atas dasar kesepakatan pekerja dan pengusaha.

Tunjangan tetap adalah pembayaran secara teratur setiap bulan yang besarannya tetap dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran karyawan, kontribusi, prestasi, dan lainnya. Tunjangan tetap diberikan untuk pekerja maupun keluarganya, seperti tunjangan anak, tunjangan perumahan, dan tunjangan daerah.

Dengan demikian, mengacu pada PP Pengupahan, komponen UMR hanya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan tunjangan tidak tetap, yang besarnya tidak selalu sama setiap bulan atau didasarkan pada kehadiran (uang makan, uang transport), tidak termasuk komponen penyusun UMR.

Bagaimana aturan komposisi upah pokok dan tunjangan dalam upah minimum? Dalam hal UMR, itu terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap. Persentase upah pokok paling sedikit adalah 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Misalnya, upah minimum di sebuah kota Rp 3.000.000, maka setiap perusahaan di kota itu minimal membayar pekerja dengan upah pokok Rp 2.250.000 (tujuh puluh lima persen) dan tunjangan tetap 750.000 (dua puluh lima persen). Sedangkan jika pengusaha hanya membayar upah pokok saja tanpa tunjangan tetap, maka paling sedikit adalah Rp 3.000.000.

3. Apa yang Dimaksud dengan Gaji diatas UMR?

UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja. Gaji pokok merupakan imbalan dasar dari sebuah pekerjaan yang besarnya ditentukan menurut skala upah yang berlaku di perusahaan. UMR ditetapkan oleh pemerintah, termasuk besaran persentase kenaikan setiap tahunnya, sedangkan gaji pokok adalah kebijakan setiap perusahaan.

Perusahaan bisa memberikan upah pekerja yang terdiri dari gaji pokok saja atau gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Jika upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, maka minimal gaji pokok adalah 75% dari jumlah upah.

Apabila pengusaha membayar gaji pokok di atas UMR. Misalnya UMR Rp 3.200.000, pekerja menerima gaji pokok Rp 3.700.000.

Perusahaan yang menggaji sesuai UMR harus merevisi upah karyawan setiap tahun menyesuaikan kenaikan UMR yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, perusahaan di Jakarta tahun 2018 mengupah karyawan di level terbawah Rp 3.700.000 (UMR Rp 3.648.035), maka tahun 2019 harus menaikkan upahnya sesuai UMR terbaru.

4. Berapa UMR Terendah di Indonesia?

Berikut 10 daftar daerah dengan UMK terendah di Indonesia yang dilansir dari berbagai sumber.

1. UMK 2022 Kab. Banjarnegara: Rp1.819.835,17

2. UMK 2022 Kab. Sragen: Rp1.839.429,56

3. UMK 2022 Kab. Wonogiri: Rp1.839.043,99

4. UMK 2022 Kota Banjar: Rp1.852.099,52

5. UMK 2022 Kab. Rembang: Rp1.874.322,05

6. UMK 2022 Kab. Pangandaran: Rp1.884.364,08

7. UMK 2022 Kab. Brebes: Rp1.885.019,39

8. UMK 2022 Kab. Temanggung: Rp1.887.832,11

9. UMK 2022 Kab. Grobogan: Rp1.894.032,10

10. UMK 2022 Kab. Ciamis: Rp1.897.867,14

Satu lagi hal yang perlu diketahui, saat menerima gaji bulanan yang biasanya sudah merupakan terdiri dari jumlah gaji pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap. Gaji yang diterima itu bukan tergolong upah minimum. Sebab, menurut Undang-undang pasal 94 no.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, menyebutkan komponen upah minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan, tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen upah minimum.

Sebagai seorang pekerja dan calon pekerja, kamu perlu memahami nilai UMR terkini. Hal ini menjadi hal penting agar mendapatkan upah yang layak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terhindar dari upah dibawah standar. Dan jangan lupa, untuk menyisihkan sebagian gaji yang didapatkan untuk investasi masa depan, salah satunya dengan memiliki asuransi.

Ketahui lebih dalam soal asuransi dan aneka ragamnya mulai dari manfaat hingga cara pembayarannya hanya di Qoala Apps. Kunjungi Blog Qoala untuk bisa melihat artikel serupa dengan UMR ini, seperti panduan cara menabung untuk beli rumah dan juga gaji freelancer.